
Original article in Indonesian
\Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Program Studi Ilmu Politik (Apsipol) 2025 resmi menetapkan dosen UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Dr. Asep Sahid Gatara, sebagai Ketua Umum Apsipol periode 2025–2028. Pemilihan berlangsung di Ballroom Hotel Puri Khatulistiwa, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, pada Jumat (10/10/2025). Forum strategis ini mempertemukan para pengelola program studi ilmu politik dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia dan menghasilkan sejumlah keputusan penting bagi masa depan Apsipol. Dalam kesempatan yang sama, Prof. Caroline Paskarina juga terpilih sebagai Ketua Dewan Penasihat Apsipol periode 2025–2028.
Usai terpilih, Dr. Asep menyampaikan bahwa arah baru Apsipol harus lebih kuat secara kelembagaan dan mampu memberi dampak nyata bagi pengembangan pendidikan politik di Tanah Air. “Apsipol diharapkan dapat memperkuat komunikasi antarprodi ilmu politik se-Indonesia. Kehadirannya bukan hanya berdampak bagi kampus, tetapi juga bagi kehidupan kemanusiaan yang bermanfaat di Indonesia maupun dunia. Amanah ini bukan soal suara, namun soal asa, cita, dan percaya. Yaitu harapan bersama terjalinnya komunikasi dan kolaborasi yang baik antara anggota Apsipol, lalu mimpi bersama menjadikan Apsipol yang bermanfaat dan berdampak, serta kepercayaan yang harus ditunaikan dengan kerja, karya, dan cinta,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dr. Asep menegaskan bahwa fokus utama kepengurusan ke depan adalah mendorong seluruh program studi ilmu politik di Indonesia untuk meraih akreditasi Unggul. Ia menilai bahwa penguatan mutu akademik dan tata kelola harus menjadi prioritas agar Apsipol benar-benar menjadi pusat kolaborasi yang produktif. “Harapan kami, semua prodi ilmu politik bisa unggul bersama, bukan hanya sebagian kecil. Ini pekerjaan besar yang harus dipersiapkan dengan serius oleh pengurus baru,” tegasnya.
Ketua Dewan Penasihat Apsipol yang baru, Prof. Caroline Paskarina, menambahkan bahwa penguatan sumber daya manusia (SDM) dosen, mahasiswa, dan alumni ilmu politik di seluruh Indonesia merupakan aspek yang sangat penting. “Dewan penasihat akan mengarahkan pengurus dalam menyusun rencana kerja jangka menengah. Fokusnya pada peningkatan kapasitas dosen, publikasi ilmiah, dan jejaring kerja sama yang berkelanjutan,” jelasnya. Ia juga menyampaikan bahwa dewan penasihat akan mengoordinasikan berbagai kepakaran individu dari anggota Apsipol untuk membentuk kaukus riset dan publikasi lintas kampus. “Kami akan kelola kepakaran itu agar bisa menghasilkan kajian dan riset yang bermanfaat lintas sektor. Tujuannya adalah pengembangan SDM dan kontribusi ilmu politik bagi bangsa,” paparnya.
Selain pemilihan pengurus baru, Munas Apsipol 2025 juga menghasilkan Deklarasi Panca Abhipraya Bandung yang menjadi simbol komitmen Apsipol dalam memperkuat ilmu politik dan kontribusinya bagi bangsa. Lima poin utama deklarasi tersebut mencakup: (1) penguatan kelembagaan program studi yang bereputasi nasional dan internasional, (2) pengembangan ilmu politik yang berdampak melalui peningkatan kapasitas SDM dosen, (3) peningkatan kualitas lulusan program studi ilmu politik, (4) penguatan jejaring kerja sama berkelanjutan dan terlembaga, serta (5) dukungan terhadap tercapainya Indonesia Emas 2045.
Kegiatan Munas Apsipol 2025 ditutup oleh Dr. Wawan Budi Darmawan, Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (Unpad). Dalam kesempatan yang sama, Ketua Program Studi Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Dr. Hasan Mustapa, S.Fil.I., M.Si., menyampaikan bahwa terpilihnya Asep Sahid Gatara merupakan bentuk pengakuan terhadap kapasitas dosen Ilmu Politik UIN Bandung di tingkat nasional. “Keterpilihan Asep Sahid menunjukkan rekognisi terhadap dosen Ilmu Politik UIN di level nasional. Ini sekaligus menjadi tangga harapan bagi sivitas akademika lainnya untuk berkontribusi di tingkat internasional pada masa mendatang,” pungkasnya.





