
Original article in Indonesian
Di zaman kolonial Belanda, untuk mengurus administrasi pemerintahan mereka menggunakan tangan kanan. Yang menghubungkan kepentingan pemerintahan Hindia Belanda dengan rakyat. Merekalah kaum elit priyayi atau menak di wilayah Jawa Barat. Kajian tentang priyayi begitu terkenal. Satu di antaranya dari Clifford Geertz. Yang mengotakkan santri, priyayi, dan abangan. Kaum priyayi merupakan kaum elit terhormat, tapi tidak begitu pekat dalam keagamaan seperti kaum santri.
Di Jawa Barat, ada kalangan menak. Penghias ciri kebangsawanan dan status sosial. Sebutan yang melekat di masyarakat Sunda seperti Ratu, Tubagus, Dipati, Demang, Raden Tumenggung, hingga Raden, sering dinisbahkan pada posisi ini. Biasanya keturunan raja atau penguasa daerah yang memarisi wibawa kepemimpinan dalam hirarki masyarakat.
Negara Pasundan merupakan satu dinamika yang mengedepankan peran elit kaum menak. Pada saat itu, mereka berada dalam lingkaran elit birokrasi yang diuntungkan karena mereka merupakan birokrat bagian dari korps pegawai. Masa revolusi membawa ketidaknyamanan bagi posisi sebagian besar mereka. Terutama sejak tampilnya para priyayi nasionalis yang memimpin republik. Di era Belanda, para pemimpin nasionalis ini memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan para pangreh praja. Karena rata-rata mereka tunduk patuh kepada Belanda. Ada juga sedikit para pangreh ini yang turut mendukung pergerakan nasional. Mereka lebih cair dalam menyikapi kaum nasionalis. Konteks ini perlu diperhatikan.
Menak dan Cacah
Pada masa Belanda, pangreh ada yang menjadi kaki tangan kolonial eksploitator masyarakat. Hal ini menimbulkan antipati rakyat. Di beberapa daerah, ketidakpuasan mereka memuncak dengan lahirnya sejumlah revolusi sosial. Sebagai bentuk pertentangan terhadap kekuasaan lama. Seperti di Cirebon, Karawang, hingga Banten. Ujungnya, para menak yang jadi elit birokrasi dihadapkan pada dua pilihan, pro republik (republiken) atau pro Belanda (federalis).
Pada struktur tradisional masyarakat Sunda, terdapat dua kelompok, kelompok elit yang biasa dikenal sebagai menak, dan masyarakat biasa, dikenal sebagai cacah atau jalma leutik.[1] Kendati secara struktural menak mirip dengan kelas priyayi dalam masyarakat Jawa, terkhusus di kerajaan Mataram, secara etimologis keduanya berbeda. Secara sosial statusnya sama sebagai kelompok elit dalam struktur masyarakat Jawa dan Sunda. Tapi kata menak lebih menunjukkan sifat, sementara priyayi lebih memperlihatkan status.[2]
Relasi menak dan cacah di Jawa Barat mirip priyayi di Jawa, yakni patron-client. Seperti para bupati, menak dengan kedudukan tinggi. Ada juga kelompok menak dari posisi keagamaan, yakni para penghulu. Mereka memiliki fungsi poltik dan keagamaan sekaligus. Beberapa anak menak ada yang dipesantrenkan di Kyai tertentu. Sehingga relasi Kyai dan menak pun terbangun. Itulah mengapa, di Jawa Barat pengaruh agama Islam cukup mengakar. Tidak seperti di bagian Tengah atau Timur yang lebih condong ke Hindu-Buddha.
Politik Etis
Ada dua mazhab politik etis di era kolonial Belanda. Pertama, pendekatan yang bersifat elit. Menginginkan pendidikan bagi pribumi dengan bahasa pengantarnya Barat. Mereka diproyeksikan dapat mengambil alih berbagai pekerjaan pegawai pemerintah berkebangsaan Belanda. Sasarannya para menak atau keturunan bangsawan. Tokoh mazhab ini Direktur Pendidikan "Etis" pertama (1900-1905, J.H. Abendanon (1852-1925), serta Snouck Hurgronje (1857-1936).
Pendekatan kedua ialah yang berorientasi lebih ke pendidikan berbasis bahasa daerah sebagai bahasa pengantar. Sehingga mayoritas kelas bawah, rakyat pedesaan dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Sasarannya ialah masyarakat golongan bawah. Tokohnya, Gubernur Jenderal van Heutsz dan Indenburg. Ini kurang berhasil.
Salah satu tujuan politik etis, terutama pada pemikiran utamanya, ialah terciptanya elit birokrat pribumi yang tahu berterima kasih, bersedia bekerja sama, serta memperkecil anggaran pemerintah. Selain itu, diproyeksikan juga agar dapat mengendalikan "fanatisme" Islam serta bisa menciptakan suatu keteladanan yang akan menjiwai masyarakat Indonesia bagian bawah.[3] Kelak, politik etis ini melahirkan dua sikap. Pertama, para keturunan bangsawan yang tumut dengan kebijakan kolonial. Kedua, para priyayi dan menak yang bersikap kritis terhadap kolonialisme serta bersikap nasionalis. Di kemudian hari, dua prisma pemikiran ini saling bergejolak. Di mana yang bersifat nasionalis lebih dominan ketimbang yang pertama.
Soeria Kartalegawa dan Wiranatakusumah
Politik etis berupaya mengenalkan budaya Barat kepada menak Jawa Barat. Snouck memasukkan Achmad Djadjadiningrat, anak bupati Pandeglang ke sekolah menengah Belanda untuk anak Eropa di Batavia. Achmad kelak menjadi Bupati Serang dan pegawai tinggi pemerintahan. Adiknya, Hoesen Djadjadiningrat, dibujuk Snouck hingga studi di Universitas Leiden, Belanda. Kelak Hoesen jadi Direktur Pendidikan pada pemerintahan kolonial Belanda.[4]
Snouck juga berhasil membawa anak Bupati Bandung, Wiranatakusumah dengan memindahkan sekolahnya dari OSVIA di Bandung ke Sekolah Menengah Belanda (Holands Burgerschool) di Batavia. Wiranatakusumah tidak tamat Pendidikan di Batavia. Tapi ia kelak jadi Bupati Cianjur dan Bandung. Lalu Menteri Dalam Negeri pertama RI.
Hadirnya pergerakan nasional disikapi para menak dengan berbeda. Bupati Garut, R.T. Soeria Kartalegawa, ayah R.A.A.M. Soeria Kartalegawa pendiri Partai Rakyat Pasundan, menentang Syarikat Islam (SI). Sementara Achmad Djadjadiningrat, Bupati Serang, dan Wiranatakoesoemah, Bupati Bandung, menjadi anggota Paguyuban Pasundan. Wiranata mendukung Achmad selama di Volksraad, agar bupati selain alat birokrasi, juga harus berpolitik. Di Jawa Barat pernah didirikan Negara Pasundan. Pertama, diproklamasikan oleh R.A.A.M. Soeria Kartalegawa, 4 Mei 1947, mantan Bupati Garut. Kedua hasil konferensi Jawa Barat II, Februari sampai 05 Maret 1948, dikepalai Wali Negara R.A.A. Wirianatakusumah, mantan Bupati Bandung.
Catatan Kaki:
[1] Samiati Alisyahbana, A Preliminary Study of Class Structure Among the Sundanesse in The Priangan. Tesis, Cornel University, 1954.
[2] Agus Mulyana. Negara Pasundan: Gejolak Menak Sunda Menuju Integrasi Nasional (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2018), h. 19.
[3] M.C. Ricklefs. Sejarah Indonesia Modern. Terjemahan (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991).





