
Original article in Indonesian
Bandung Juni 2025, Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati (UIN SGD) Bandung kembali menunjukkan eksistensinya dalam membangun diskursus politik yang relevan dan membumi. Pada Selasa, 3 Juni 2025 lalu, para mahasiswa dan civitas akademika FISIP UIN SGD menggelar Seminar Nasional bertajuk “Representasi Sunda dan Jawa Barat dalam Pembangunan Politik Nasional”. Acara ini berlangsung di Aula Utama FISIP dan berhasil menarik perhatian mahasiswa, dosen, serta praktisi politik lokal.
Acara ini dibuka dengan opening speech dari Dekan FISIP, Prof. H. Ahmad Ali Nurdin, Ph.D., yang menegaskan pentingnya mahasiswa memahami dinamika representasi politik, terutama dalam konteks daerah. Dalam sambutannya, beliau menekankan bahwa isu representasi Sunda dan Jawa Barat bukan hanya soal identitas budaya, tetapi juga berkaitan langsung dengan akses terhadap kebijakan pembangunan dan alokasi sumber daya nasional. Pesan ini menjadi pengantar penting bagi peserta seminar untuk melihat Jawa Barat bukan hanya sebagai entitas geografis, tapi juga sebagai subjek aktif dalam politik nasional.
Seminar ini menghadirkan dua narasumber yang berkompeten. Herman Hermawan, Kepala Kantor DPD RI Provinsi Jawa Barat, memaparkan materi bertema “Politik Representasi Anggota DPD RI Asal Provinsi Jawa Barat dalam Memperjuangkan Aspirasi Warga Jawa Barat”. Dalam paparannya, Herman mengajak peserta untuk lebih kritis terhadap peran DPD RI, yang sering dianggap sebagai lembaga ‘pinggiran’. Ia menegaskan bahwa meskipun DPD tidak memiliki kekuatan legislasi seperti DPR, keberadaan mereka tetap penting dalam memperjuangkan kepentingan daerah, termasuk dalam hal regulasi pembangunan dan advokasi kebijakan pusat. Narasumber kedua, Dr. Hasan Mustapa, M.Si., yang juga merupakan Ketua Prodi Ilmu Politik FISIP UIN SGD, membawakan materi berjudul “Dedi Mulyadi dan Politik Pembangunan di Jawa Barat”. Beliau menyoroti sosok Dedi Mulyadi sebagai figur politik lokal yang berhasil membangun narasi pembangunan berbasis kearifan lokal Sunda. Dalam pandangan Dr. Hasan, politik Dedi Mulyadi menjadi contoh konkret bagaimana representasi daerah tidak selalu harus dalam kerangka formal lembaga, tetapi juga bisa diwujudkan melalui pendekatan politik yang berpihak pada nilai-nilai lokal dan kebutuhan riil masyarakat.
Seminar yang dimoderatori oleh dosen FISIP, M. Ridho Baidhowi, S.Ip., M.Ipol., berlangsung interaktif. Banyak mahasiswa yang aktif mengajukan pertanyaan, mulai dari soal efektivitas DPD dalam memperjuangkan aspirasi daerah, hingga strategi politisi lokal dalam menjaga identitas Sunda di tengah arus nasionalisasi. Diskusi ini membuktikan bahwa mahasiswa Ilmu Politik tidak hanya pasif mendengar, tetapi juga mulai kritis dan aktif dalam memahami realitas politik lokal. Lebih dari sekadar acara formal, seminar ini menjadi wadah penting bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuan berpikir kritis sekaligus memahami konteks politik lokal yang selama ini sering terpinggirkan dalam wacana nasional. Bagi mahasiswa Ilmu Politik, seminar ini membuka wawasan bahwa politik bukan hanya soal perebutan kekuasaan di tingkat pusat, tetapi juga bagaimana suara daerah, seperti Jawa Barat, bisa terwakili secara adil dan efektif dalam pembangunan nasional.
Kegiatan ini sekaligus menjadi bukti nyata bahwa Prodi Ilmu Politik FISIP UIN SGD Bandung terus mendorong mahasiswanya terlibat aktif dalam kegiatan ilmiah dan diskusi strategis. Harapannya, dari seminar semacam ini akan lahir generasi politisi, akademisi, dan aktivis yang memahami pentingnya representasi daerah dalam kerangka negara kesatuan, serta mampu membangun politik yang inklusif dan berakar pada nilai-nilai lokal.





