Skip to content

Opini

AI Sudah Canggih, Politik Masih Zaman Batu?

Pasqa · 20 November 2026

← All news

Original article in Indonesian

Ada satu hal yang menurut saya menarik dari perkembangan teknologi, terutama ketika kita bicara tentang Artificial Intelligence (AI) dan politik. Hampir semua sektor mengalami perubahan besar karena teknologi, mulai dari cara orang bekerja, berbisnis, sampai mengakses informasi. Namun, ketika masuk ke politik, ceritanya agak berbeda. Kita memang melihat kampanye yang semakin digital, politisi yang aktif di media sosial, sampai penggunaan AI untuk membuat konten dan membangun citra kandidat, tetapi kalau diperhatikan lebih jauh, cara orang mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan sebenarnya tidak banyak berubah.

Politik seperti punya kemampuan sendiri untuk beradaptasi dengan teknologi tanpa harus mengubah cara kerjanya secara fundamental.

Ambil contoh Indonesia. Pada Pemilu 2024, kita melihat penggunaan AI dalam kampanye, termasuk visualisasi kandidat, analisis sentimen, dan produksi konten politik. Kampanye menjadi lebih kreatif, cepat, dan mampu menjangkau publik dalam skala yang sebelumnya sulit dilakukan. Tetapi di balik semua kecanggihan itu, proses politik tetap melibatkan negosiasi elite, pembentukan koalisi, pendanaan kampanye, jaringan relawan, dan mobilisasi dukungan di tingkat lokal. Pertanyaannya, apakah ini benar-benar disrupsi politik, atau sekadar modernisasi cara berkampanye?

Dalam ilmu politik, persoalan ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Edward Aspinall dan Ward Berenschot (2019), melalui Democracy for Sale, menjelaskan bahwa politik elektoral Indonesia masih banyak ditopang oleh klientelisme, patronase, dan jaringan informal yang menghubungkan kandidat dengan pemilih maupun berbagai kelompok kepentingan. Artinya, politik tidak hanya bekerja melalui gagasan, popularitas, atau kemampuan komunikasi, tetapi juga melalui akses terhadap sumber daya dan relasi kekuasaan yang sudah terbentuk dalam waktu lama.

Di sinilah menurut saya teknologi menemui batasnya. AI mungkin bisa membantu seorang kandidat menjangkau jutaan orang, tetapi tidak otomatis membuat proses pencalonan menjadi lebih terbuka, menghilangkan ketergantungan pada pendanaan politik, atau menggantikan jaringan yang selama ini bekerja di balik sebuah kontestasi. Bahkan, teknologi baru bisa saja membuat mekanisme politik lama bekerja semakin efisien.

Penelitian Wijayanto dan kolega tentang cyber troops di Indonesia memberikan gambaran yang cukup relevan. Mereka menunjukkan bahwa operasi pengaruh politik di media sosial tidak semata-mata persoalan akun dan algoritma, tetapi juga melibatkan jaringan manusia, koordinasi, pendanaan, serta kepentingan politik. Jadi, ketika ruang kampanye berpindah ke dunia digital, struktur organisasi dan relasi kekuasaan yang menopangnya belum tentu ikut berubah.

Tentu, mengatakan bahwa AI tidak akan mengubah politik juga terlalu menyederhanakan persoalan. Teknologi ini memiliki kemampuan yang berbeda dibandingkan media sosial biasa, terutama dalam memproses informasi, menghasilkan konten, dan berinteraksi secara personal. Penelitian tentang persuasi politik berbasis AI bahkan menunjukkan bahwa percakapan dengan sistem AI dapat memengaruhi sikap politik peserta dalam kondisi tertentu. Ini berarti perubahan yang terjadi bukan hanya pada cara pesan disebarkan, tetapi juga pada bagaimana pesan diproduksi, disesuaikan, dan diterima masyarakat.

Namun, kita perlu membedakan perubahan cara berpolitik dengan perubahan struktur kekuasaan. Keduanya saling berkaitan, tetapi tidak selalu bergerak dengan kecepatan yang sama. Teknologi komunikasi bisa berkembang sangat cepat, sementara institusi politik, distribusi sumber daya, dan hubungan antara elite dengan masyarakat cenderung berubah melalui proses sosial yang jauh lebih panjang. Dalam perspektif institusionalisme politik, kondisi ini masuk akal karena praktik politik dibentuk oleh aturan formal, kebiasaan, kepentingan, dan jaringan yang tidak serta-merta hilang ketika muncul teknologi baru.

Justru di sinilah saya melihat paradoks AI dalam politik. Teknologi yang sering dianggap akan membuat persaingan semakin terbuka ternyata juga berpotensi memperkuat mereka yang sudah memiliki kekuasaan. Semua kandidat mungkin bisa menggunakan AI, tetapi tidak semua memiliki kapasitas yang sama untuk mengolah data, membiayai infrastruktur digital, atau mengintegrasikannya dengan jaringan politik yang sudah kuat. Alih-alih menggantikan ketimpangan lama, AI bisa menciptakan bentuk ketimpangan baru di atas struktur yang sudah ada.

Karena itu, menurut saya pertanyaan penting bagi ilmu politik bukan lagi sekadar bagaimana AI digunakan dalam kampanye, melainkan apakah AI benar-benar mampu mengubah distribusi kekuasaan, memperluas partisipasi politik yang bermakna, dan mengurangi ketergantungan pada mekanisme politik yang selama ini sulit diubah.

Jangan-jangan kita terlalu sibuk membicarakan betapa canggihnya teknologi, sampai lupa bahwa persoalan utama politik bukanlah bagaimana sebuah pesan disampaikan, tetapi siapa yang memiliki kekuasaan dan bagaimana kekuasaan itu dijalankan.

AI mungkin bisa membuat kampanye terlihat jauh lebih modern, tetapi politik yang modern seharusnya tidak hanya diukur dari teknologinya, melainkan juga dari apakah cara kekuasaan bekerja ikut berubah.