Skip to content

Opini

Politik di Jawa Barat: Antara Dinamika Kekuasaan dan Harapan Demokrasi Substansial

Pasqa · 10 April 2025

← All news

Original article in Indonesian

Politik di Jawa Barat pada tahun 2025 memasuki babak baru dengan munculnya aktor-aktor politik yang membawa nuansa berbeda dalam praktik pemerintahan lokal. Sejak pergantian kepemimpinan di tingkat provinsi dan kota/kabupaten, terdapat gelombang harapan akan reformasi kebijakan, transparansi, dan hadirnya negara secara lebih inklusif. Namun di balik semangat perubahan, politik Jawa Barat juga masih dibayangi tantangan lama: populisme, politisasi identitas, serta ketimpangan pembangunan antarwilayah.

Gubernur baru Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dikenal luas dengan pendekatan politik yang membumi. Ia membawa narasi “merakyat” yang berpadu dengan nilai-nilai lokal Sunda ke dalam platform pemerintahannya. Pendekatan ini disambut baik oleh sebagian masyarakat, terutama mereka yang telah lama merindukan pemimpin yang terlihat dekat dan komunikatif. Namun pendekatan tersebut juga tak luput dari kritik, terutama ketika narasi kultural digunakan secara berlebihan untuk membungkus kebijakan yang problematik. Salah satunya adalah gagasan rehabilitasi anak pelanggar melalui pelatihan ala militer, yang dinilai bertentangan dengan prinsip hak anak dan pendekatan edukatif yang seharusnya lebih humanis.

Di tingkat pemerintahan kota, wajah-wajah baru mulai menunjukkan karakter kepemimpinan yang beragam. Kota Bandung, misalnya, kini dipimpin oleh sosok berlatar belakang media, yang dalam kampanyenya menekankan pelestarian nilai-nilai sejarah dan pembenahan infrastruktur tanpa proyek yang bombastis. Ini menjadi penanda bahwa isu teknokrasi, tata ruang, dan pelestarian budaya mulai mendapat ruang dalam diskursus politik perkotaan. Sementara itu, Kota Bogor kini dipimpin oleh tokoh dengan rekam jejak di lembaga antikorupsi, membawa agenda transparansi dan akuntabilitas sebagai visi utamanya. Jika benar dijalankan secara konsisten, pendekatan ini berpotensi memperkuat kepercayaan publik terhadap birokrasi yang selama ini dianggap tidak responsif.

Namun, persoalan mendasar politik Jawa Barat tidak berhenti pada siapa yang terpilih atau apa yang dijanjikan. Tantangan utama masih terletak pada bagaimana proses demokrasi diterjemahkan dalam praktik yang berkelanjutan. Kecenderungan populisme elektoral dan politik identitas masih kuat terasa, terutama saat menjelang kontestasi pemilu. Peran elite lokal sering kali lebih besar daripada mekanisme partisipatif yang sehat. Pemilih muda sebagai basis demografis terbesar pun kerap menjadi sasaran kampanye simbolik, bukan subjek politik yang diperlakukan kritis.

Meskipun demikian, ada tanda-tanda kemajuan. Pemerintah provinsi, melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, mulai mendorong literasi politik di kalangan generasi muda. Program-program pendidikan politik bagi pemilih pemula menjadi instrumen penting untuk membentuk kesadaran demokratis yang lebih substantif. Namun inisiatif seperti ini akan sia-sia bila tidak disertai kemauan politik untuk membuka ruang partisipasi yang sejati, bukan hanya dalam bentuk seremoni atau kampanye musiman.

Secara keseluruhan, politik di Jawa Barat mencerminkan kompleksitas transisi demokrasi lokal: antara kebutuhan akan efisiensi dan desentralisasi, antara tuntutan representasi dengan realitas birokrasi yang lamban. Jika ingin mewujudkan pemerintahan yang berpihak pada publik, dibutuhkan bukan hanya pemimpin yang populer, tetapi juga sistem yang memungkinkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Arah politik Jawa Barat ke depan akan sangat ditentukan oleh bagaimana relasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan institusi pendidikan dibangun. Dengan populasi besar, basis pemuda yang luas, dan tradisi sosial yang kuat, provinsi ini berpotensi menjadi laboratorium demokrasi lokal yang mampu melampaui praktik politik elektoral menuju tatanan demokrasi yang partisipatif dan deliberatif.