
Original article in Indonesian
2025. Banjir besar melanda Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Beberapa pejabat telat datang ke lokasi. Postingan seorang pejabat memanggul sekarung beras direspons netizen. Membawa ke memori tahun 2013. Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) yang saat itu menjadi Menteri Kehutanan era Susilo Bambang Yudoyono (SBY) diwawancarai Harrison Ford yang tengah syuting film dokumenter Years of Living Dangerously.
Ford menyaksikan langsung kerusakan hutan dari udara. Ia bertanya tentang kondisi hutan di Taman Nasional Tesso Nilo, Riau yang rusak parah akibat penambangan liar. Dalam 15 tahun terakhir, kongkalingkong bisnis dan politik menyebabkan 80 persen hutan dieksploitasi hingga hancur. Zulhas sempat sedikit tertawa. “It’s not funny. Sama sekali tidak lucu!” Ford geram. Hanya 18 persen hutan yang masih tersisa. Hati begitu tersayat menyaksikan hutan yang terbakar, adanya jalur ilegal logging, serta pohon yang tumbang. Deforestasi ini bukan hal baru dan pemerintah seharusnya punya waktu untuk bertindak.
Zulhas berkilah, Indonesia baru memasuki demokrasi. Sehingga semua orang merasa bebas melakukan sesuatu. Dalam jangka panjang, nanti juga akan mencapai titik seimbang. Ini sedang diupayakan pemerintah. Kehancuran Tesso Nilo sangat disayangkan. Ford lalu menemui SBY. Sang RI 1 mengaku tak menguasai detail seluruh negeri. Tapi ia berkomitmen untuk menjaga kesucian alam negeri ini. Tatapan Ford penuh kekecewaan.
Liberalisasi Hutan
Politik kehutanan membuat Ford dan kita semua greget. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dikeluarkan pemerintah untuk keperluan tambang maupun non-tambang, seperti jalan umum, jalan tol, jaringan telekomunikasi, listrik, migas hingga panas bumi. Izin ini memungkinkan perubahan peruntukan dari hutan produksi menjadi wilayah non-hutan seperti perkebunan sawit. Puncak IPPKH terjadi di masa dua periode kepemimpinan SBY, sebesar 322.169 ha. Pemecah rekor sejarah kepresidenan Indonesia.
Para pengusaha penggundul hutan begitu berkuasa, susah ditaklukkan. Indikatornya terlihat dalam jumlah izin pelepasan Kawasan hutan yang terbit dari masa ke masa sebagaimana dilansir Greenomics.[1] Periode Jokowi (2014-2020), 619.357 ha. Zaman Mega, 3.702 ha. Masa Abdurrahman Wahid, 164.147 ha. Kepemimpinan Habibie 763.041 ha. Sementara di era SBY, mencapai 1,64 juta ha. Sedikit di bawah era Soeharto yang mencapai 3.468.801 ha (1984–1998).
Zaman Soekarno, kehutanan dikelola secara desentralistik. PP No. 64/1957 mendesentralisasikan tata kelola kehutanan di luar pulau Jawa ke provinsi. Pemerintah provinsi berwenang memberi izin pemanfaatan sumber daya hutan dalam bentuk: (1) konsesi hutan di wilayah kerjanya maksimal 10.000 hektar untuk 20 tahun, (2) memberi ijin penebangan maksimal 5.000 hektar untuk 5 tahun, (3) ijin tebang kayu dan pemungutan hasil hutan non-kayu lainnya untuk 2 tahun. Kendali negara dengan politik ekonomi sosialis membuat liberalisasi tersendat.
Ideologi Kehutanan: Dari Timur ke Barat
Soekarno anti-barat sejak 1957. Nasionalisasi perusahaan Cina, Inggris, dan Belanda diberlakukan hingga 1963. Sumber daya hutan kurang tereksplorasi pengusaha pribumi maupun asing, sejak implementasi politik ekonomi sosialisme dan nasionalisme. Calon investor Inggris dan Amerika kabur. Investasi komersial bidang kehutanan nyaris nol. Tahun 1950-an, ada kesepakatan pembagian produksi adil dengan Mitsui, dari Jepang untuk mengeksploitasi hutan Kalimantan. Tapi kurang berhasil.[1]
Soeharto menerbitkan sejumlah regulasi yang menggalakan eksploitasi hutan Indonesia. Mulai UU No. 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing, UU No. 5/1967 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kehutanan, serta UU No. 11/1967 tentang Pokok-Pokok Pertambangan. Paket kebijakan liberalisasi hutan serta eksploitasi alam tanpa filter juga diikuti Joko Widodo di periode kedua kepemimpinannya. Jaminan perluasan izin memperbesar eksploitasi terbit.
UU No. 3/2020 tentang Mineral dan Batu bara, UU No. 11/2019 tentang KPK, hingga UU No. 21/2023 tentang Perubahan atas UU No. 3/2022 tentang Ibu Kota Negara. UU No. 6/2023 tentang Cipta Kerja (UUCK) menjadi semacam regresi hukum terhadap proteksi penggembos alam. Tiket ekspress legalisasi sawit dalam kawasan hutan. Kuasa kaum korporat atas negara semakin menjadi. Tanpa bisa diadang rakyat. Semuanya bentuk proteksi bagi eksploitator bumi. Kepicikan politik dipadu keserakahan bisnis berhasil menistakan kesucian alam. Nagari Kahyangan tak dendam, tidak juga diam. Mengembalikan neraca menuju poros kesetimbangan.
Korporasi dan Elit Politik
Kaum korporat sukses mendikte negara. Pemerintah lebih memilih model kemitraan kehutanan untuk menengahi konflik rakyat dengan korporasi. Permen LHK No. 24/2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate lahir. Proyek ini dikelola korporat di sejumlah wilayah. Di Kalimantan Tengah, seluas 486 ribu ha. 32 ribu ha-nya kawasan hutan. Di Papua, kisaran 2,6 juta ha merupakan hutan lindung, hutan produksi, hutan produksi tetap dan hutan produksi untuk konversi. Di Sumatera Utara, sekitar 1.500 ha food estate juga berada di Kawasan lindung.
Pasal 110 A dan 110 B UUCK memberikan pengampunan kepada korporasi pelanggar UU kehutanan. Kedua pasal itu merupakan bentuk transaksi antara elit dan korporasi di tahun politik. Elit politik dapat berkat, korporasi dapat syafaat. Si kecil menjerit. Pak gembul terus mengibul dengan perut yang makin menyembul. Ongkos hukum mahal bagi petani. Sementara para raksasa bermanuver lewat sejumlah narasi, dan manipulasi.
Abad ke-19 di Swiss, penebangan pohon dan hutan secara besar-besaran mengakibatkan banyak bencana terutama longsor. UU baru yang revolusioner dikeluarkan pada tahun 1876. Di mana hutan di suatu tempat hanya boleh ditebang jika jumlah yang sama ditanam kembali di tempat lain di Swiss. Masih berlaku hingga kini. Saya dan Ford rindu, aturan ini sesegera mungkin bisa mewujud di Indonesia.
Catatan Kaki:
[1] Binti Nikmatur . Jejak Zulkifli Hasan Saat Jadi Menteri Kehutanan Era SBY, Pernah Ditegur Harrison Ford. https://madiun.jatimtimes.com/baca/350435/20251129/052400/jejak-zulkifli-hasan-saat-jadi-menteri-kehutanan-era-sby-pernah-ditegur-harrison-ford. 29 Nov 2025, 17:24.
[2] San Afri Awang. 2005. Sejarah Pemikiran Pengelolaan Hutan Indonesia, Wacana edisi 20 (Yogyakarta: Insist Press).





